Fiqh Mawaris Hukum Waris Islam


PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian mengakibatkan masalah bagaimana penyelesaian hak-hak dan kewajiban . Sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukup Perdata (KUHPerdata) buku kedua tentang kebendaan dan juga dalam hukum waris Islam, dan juga hukum waris adat.
Pada prinsipnya kewarisan adalah langkah-langkah penerusan dan pengoperaan harta peninggalan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari seorang pewaris kepada ahli warisnya. maksudnya dari pewaris ke ahli warisnya. Akan tetapi di dalam kenyataannya prose serta langkah-langkah pengalihan tersebut bervariasi, dalam hal ini baik dalam hal hibah, hadiah dan hibah wasiat. ataupun permasalahn lainnya . Disini penulis akan sedikit memaparkan bagaimana hukum kewarisan dalam persfektif hukum perdata barat KUHPedata(BW), hukum waris Islam dan Hukum adat.
Di negara kita RI ini, hukum waris yang berlaku secara nasioal belum terbentuk, dan hingga kini ada 3 (tiga) macam hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia, yakni hulum waris yang berdasarkan hukum Islam, hukum Adat dan hukum Perdata Eropa (BW). Hal ini adalah akibat warisan hukum yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda untuk Hindia Belanda dahulu.
Kita sebagai negara yang telah lama merdeka dan berdaulat sudah tentu mendambakan adanya hukum waris sendiri yang berlaku secara nasional (seperti halnya hukum perkawinan dengan UU Nomor 2 Tahun1974), yang sesuai dengan bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dan sessuai pula dengan aspirasi yang benar-benar hidup di masyarakat.



BAB II

PEMBAHASAN

1.      PENGERTIAN HUKUM WARIS ISLAM
Hukum kewarisan islam ialah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum kewarisan islam disebut juga hukum Fara`id, jamak dari kata.
Karena ada perintah khusus untuk mempelajari dan mengajarkan hukum waris itulah para ulama menjadikannya sebagai salah satu cabang ilmu yang berdiri sendiri, yang disebut Ilmu Fara’id.

Hukum Waris Islam Menurut Para Ahli :
  • Menurut Mawardi Muzamil (1981: 16) bahwa Hukum Waris Islam ialah ketentuan yang mengatur perhitungan dan pembagian serta pemindahan harta warisan secara adil dan merata kepada ahli warisnya dan atau orang/badan lain yang berhak menerima sebagai akibat matinya seseorang.
  • Menurut Ahmad Azhar Basyir, ilmu faraid adalah ilmu tentang pembagian harta warisan. Kata faraidl ialah bentuk jamak dari faridah yang antara lain berarti bagian tertentu dari harta warisan (Ahmad Azhar Basyir, 2001: 4).
  • Menurut Zakiah Daradjat (1995: 3) dengan singkat ilmu faraid dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan harta pusaka bagi ahli waris
·         Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa : Hukum kewarisan ialah hukum yang mengatur   tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (Pasal 171 a).

2.      PERBANDINGAN HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM ADAT
Perbandingan Hukum Waris Islam, dan Adat akan dijelaskan dengan singkat, sebagai berikut:

1. Hukum Islam
1.      Sumber hukum: Al-Quran, Hadist dan Ijtihad
2.      Sistem kewarisan: Bilateral, Individual
3.      Terjadinya pewarisan karna: adanya hubungan darah, adanya perkawinan
4.      Perbedaan agama tidak mendapatkan warisan
5.      Ahli waris hanya bertanggung jawab sampai batas harta peninggalan
6.      Bagian anak laki-laki dan perempuan adalah 2:1
7.      Bagian ahli waris tertentu: ½, ¼, 1/3, 2/3, 1/6, 1/8
8.      Anak (cucu) dan orang tua tidak saling menutup
9.      Wasiat maksimum 1/3 dari harta peninggalan
10.  Jenis harta dalam perkawinan: Harta bawaan, Harta campur
2. Hukum Waris Adat
1.      Sumber hukum: adat/kebiasaan, yurisprudensi
2.      Sistem kewarisan: bervariasi
3.      Terjadinya pewarisan karna: adanya hubungan darah, adanya perkawinan, adanya pengangkatan anak
4.      Berbeda agama mendapat warisan
5.      Ahli waris hanya bertanggung jawab sampai batas harta peninggalan
6.      Bagian laki-laki dan perempuan adalah samaTidak ada bagian tertentu.
7.      Anak angkat mendapat warisan
8.      Wasiat dibatasi jangan sampai mengganggu kehidupan anak
9.      Jenis harta dalam perkawinan: Harta bawaan, harta gono-gini/harta pencarian/harta bersama

Hukum Adat :
Mengenai ketentuan tentang pewarisannya terdapat banyak perbedaan, namun ada juga persamaannya. Hukum adat tidak dapat dipisahkan dari dalam kehidupan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, karena setiap anggota masyarakat di masing-masing daerah tersebut selalu patuh pada hukum adat, yang merupakan hukum tidak tertulis, hukum tersebut telah mendarah daging dalam hati sanubari anggota masyarakat yang dapat tercermin dalam kehidupan di lingkungan masyarakat tersebut.
Ada beberapa sistem pewarisan yang ada dalam masyarakat Indonesia, yaitu:
1.      Sistem Keturunan
Secara teoritis sistem keturunan ini dapat dibedakan dalam tiga corak:
1.      Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan.
2.      Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria didalam pewarisan.
3.      Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan.
2.      Sistem Pewarisan Individual, Sistem pewarisan individual atau perseorangan adalah sistem pewarisan dimana setiap waris mendapatkan pembagain untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan itu diadakan pembagian maka masing-masing waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati ataupun dialihkan (dijual) kepada sesama waris, anggota kerabat, tetangga ataupun orang lain. Sistem pewarisan individual ini banyak berlaku di kalangan masyarakat adat Jawa dan Batak.

3.      Sistem Pewarisan Kolektif, Sistem pewarisan dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan menggunakan atau mendapat hasi dari harta peninggalan itu. Bagaimana cara pemakaian untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing waris diatur bersama atas dasar musyawarah dan mufakat oleh semua anggota kerabat yang berhak atas harta peninggalan di bawah bimbingan kerabat. Sistem kolektif ini terdapat misalnya di daerah Minangkabau, kadang-kadang juga di tanah Batak atau di Minahasa dalam sifatnya yang terbatas.

4.      Sistem Pewarisan Mayorat, Sistem pewarisan mayorat sesunggunhnya adalah juga merupakan sistem pewarisan kolektif, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta  yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga.
Sistem mayorat ini ada 2 (dua) macam dikarenakan perbedaan sistem keturunan yang dianut, yaitu:
1.      Mayorat laki-laki, seperti berlaku di lingkungan masyarakat Lampung, terutama yang beradat pepadun, atau juga berlaku sebagaimana di Teluk Yos Soedarso Kabupaten Jayapura Papua.
2.      Mayorat perempuan, seperti berlaku di lingkungan masyarakat ada semendo di Sumatera Selatan.
3.      PLURALISME HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA
Hukum  warisan di Indonesia sejak dahulu sampai saat ini masih beraneka ragam bentuknya, masing-masing golongan penduduk tunduk kepada aturan-aturan hukum yang berlaku kepadanya sesuai dengan ketentuan Pasal  163  IS  Jo.  Pasal  131  IS. Golongan penduduk tersebut terdiri dari  :
– Golongan Eropa & yang dipersamakan dengan mereka
– Golongan Timur Asing Tionghoa  & Non Tionghoa
– Golongan Bumi  Putera.
Berdasarkan peraturan Perundang-undangan R. I. UU No. 62 / 1958 & Keppres  No. 240 / 1957 pembagian golongan penduduk seperti diatas telah dihapuskan tentang hukum waris ini dapat dilihat di dalam Hukum Kewarisam Islam, Hukum Adat & Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( BW ).
Ketiga sistem hukum ini memiliki karakteristik & ciri khas masing-masing mengakibatkan terjadinya perbedaan antara yang satu dengan lainnya. Seperti yang telah terurai diatas, bahwa hukum waris di Indonesia masih beraneka warna coraknya, dimana tiap-tiap golongan penduduk termasuk kepada hukumnya masing-masing, antara lain hal ini dapat dilihat pada golongan masyarakat yang beragama islam kepadanya diberlakukan hukum kewarisan islam, baik mengenai tatacara pembagian harta pusaka, besarnya bagian antara anak laki-laki dengan anak perempuan, anak angkat, lembaga peradilan yang berhak  memeriksa & memutuskan sengketa warisan apabila terjadi perselisihan diantara para ahli waris dan lain sebagainya. Untuk golongan masyarakat non muslim,  mereka tunduk kepada hukum adatnya masing-masing disana sisi dipengaruhi oleh unsur-unsur agama & kepercayaan. Begitu juga terhadap golongan eropa dan yang dipersamakan dengan mereka, aturan tentang hukum waris ini aspirasinya separuhnya diserahkan kepada hukum perdata eropa ( kitab undang-undang hukum perdata ).
Dari penjelasan tersebut diatas, mengakibatkan pula terjadinya perbedaan tentang arti & makna hukum waris itu sendiri bagi masing-masing golongan penduduk. Artinya belum terdapat suatu keseragaman tentang  pengertian  &  makna  hukum  waris sebagai suatu standard hukum ( pedoman ) serta pegangan yang berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia


BAB III

PENUTUP

A.    KESIMPULAN
Masih sedikit  umat islam Indonesia yang mau mempelajari apalagi menerapkan hukum waris Islam , membicarakan warisan bagi masyakat Indonesia merupakan suatu hal yang tabu.Pada umumnya pembagian warisan oleh pewaris harus diterima ahli waris  dengan lapang dada serta keikhlasan, hukum waris Islam baru akan digunakan manakala terjadi konflik sengketa warisan
Merupakan tugas Kementerian Agama RI,Majeis Ulama Indonesia (MUI), Lembaga Pendidikan Islam, Organisasi-organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama ( NU ) ,Muhammadiyah serta Ormas yang memiliki basis masa yang luas seperti BAMUS BETAWI  untuk mensosialisasikan dan memberikan mengajaran Hukum waris Islam,agar masyarakat Indonesia mengerti dan paham kemudian memprektekannya dalam pembagian warisan.




DAFTAR PUSTAKA

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Fiqh Mawaris Hukum Waris Islam"